Gaung Melawan Korupsi

Bunyi genderang untuk melawan korupsi sebenarnya sudah lama. Sejak orde baru. Pada masa Pemerintahan dari pada Soeharto. Korupsi terus menggelinding mengiringi pemerintahan selanjutnya. Bedanya, masa lalu lebih tersembunyi, asal bisa bernaung di krooni Soeharto.

Bau korupsi sudah tercium bahkan sejak Indonesia belum lahir. Wajahnyapun terlihat bermacam-macam. Saat jaman kerajaan masih menguasai daerah-daerah yang ada di nusantara, korupsi telah menjadi bagian dari pemerintahan kerajaan. Dinasti, ternyata bukan menurunkan dalam kekuasaan, tapi korupsi juga  berhasil diturunkan. Sehingga tidak aneh kalau jikalau pelaku korupsi masih dalam lingkaran keluarga. Bahkan beranak pinak yang membentuk mata rantai keturunan dalam keluarga.

Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Sekarang, gaung melawan korupsi semakin gemuruh namun tidak kuasa meskipun hanya mencegah. Karena korupsi sedemikian akut yang menjalar ke darah daging. Pelaku korupsi tidak hanya datang dari pengguna anggaran. Pelaku korupsi bisa datang dari mana saja, bahkan dari lembaga yudikatif. Mengapa anti korupsi semakin bergema, tapi korupsi semakin beranak pinak?

Saya nukilkan suara tokoh masyarakat dalam upaya membasmi korupsi.

Din Syamsudin, ketua Muhammadiyah “hukum mati untuk koruptor”. Indonesia Corruption Watch (ICW) : Pemberian sangsi kerja sosial dan perampasan kekayaan koruptor. Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU : “ Tidak menshalati sholat janazah koruptor, sebelum uang atau hasil jarahan korupsi dikembalikan”. Mahfud MD : “Ditempatkan dalam sebuah kebun yang serupa dengan kebun binatang.

Pemberantasan korupsi di negeri ini jalan di tempat. Pengusutan dan penuntasan korupsi tak mampu mengejar kasus-kasus baru yang bermunculan. Koruptor kakap bahkan hampir tak pernah tersentuh. Berbagai macam saran dan wacana dilontarkan, seperti alinea di atas. Namun, jumlah korupsi yang dapat dibuka menjadi bukti bahwa koruptor hanya menganggap ancaman di atas kerta.

Tokoh masyarakat sampai Presiden tak kurang-kurangnya memberi acaman bagi koruptor. Toh hasilnya belum menunjukkan prestasi yang luar biasa. Sorend Pind, seorang Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Denmark, melontarkan gagasannya, perlunya tokoh yang kuat dalam mengatasi persoalan korupsi yang merajalela. Sebagaiman yang telah dipraktekkan oleh Pemerintahan Hongkong. Lembaga anti korupsi diberi kewenangan yang besar, sementara kepala pemerintahan komitmen terhadap perang melawan korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *