Keberhasilan Pendidikan tidak hanya Intelektual

Beberapa tahun yang lalu, Yondi Handitya (18) siswa jurusan IPS SMAN 9 Yogyakarta dinyatakan tidak lulus ujian disebabkan nilai akhlak, kendatipun nilai ujiannya di atas rata-rata pada sekolah yang bersangkutan. Sebuah kasus yang sebenarnya mirip dengan kejadian yang lain, hanya untuk Yondi agak unik. Uniknya disebabkan kasus yang berjalan pada saat pelaksanaan ujian nasional yang masih menyisakan kontroversi, dan kejadian tersebut muncul saat informasi dapat diakses dalam hitungan detik.  Ada banyak kasus yang saya yakin mirip, hanya tidak terakses media.

Diakui oleh Wali Kota Yogyakarta dan Kepala Dikdispora DIY, akan melakukan pertemuan dengan siswa terkait dan kepala sekolah. Namun Walikota jauh-jauh sudah menyatakan dukungannya kepada sekolah, bila kasus Yondi memang sudah menjadi keputusan dewan guru. Demikian pula Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta mendukung keputusan sekolah, asal melalui prosedur yang telah menjadi kesepakatan sekolah. Proses pemanggilan, peringatan  juga telah ditempuh sekolah dalam upaya untuk memperbaiki perilaku siswa yang bersangkutan.

Tidak ada aturan yang baku untuk mengukur pendidikan akhlak. Masing-masing sekolah memiliki karakteristik sendiri. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan moral. Sekolah menjadi ajang dialog yang strategis dalam menentukan kebijakan pendidikan perilaku pelajar, bersama dengan unsur masyarakat. Tiap daerah memiliki keunikan. Disinilah peran kearifan lokal. Namun, masyarakat sepakat bila pendidikan moral harus dinilai. Moralitas terlalu berharga untuk ditinggal.

Ranah budi pekerti-akhlak-, sebenarnya sudah menjadi isu dalam pendidikan sejak lama. Perilaku pelajar menjadi sorotan, seiring dengan kasus-kasus kenakalan remaja. Pelajar bermasalah semestinya menjadi kewenangan sekolah. Karena sekolah bukan hanya lembaga yang mencetak kader keilmuan, namun sebagai sarana pelajar belajar bermasyarakat. Sekolah merupakan tempat belajar manusia menjadi dewasa.

Sekolah membuat aturan dengan harapan agar aturan itu sebagai batas-batas kewajaran interaksi kehidupan bermasyarakat di sekolah. Membikin aturan dimaksudkan agar siswa menghargai hak orang lain. Peraturan yang telah dicanangkan sudah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Tata tertib di sekolah juga telah disosialisasikan pada saat calon pelajar hendak mendaftarkan diri di sekolah. Membubuhkan tanda tangan pada sehelai peraturan sekolah, berarti sanggup mentaati segala tata tertib yang telah digariskan oleh sekolah. Dengan demikian apa bila melanggar akan mendapat sangsi. Berbagai macam sangsi telah disebutkan dengan gamblang, mulai dari pembinaan, terguran sampai pada tahap dikeluarkan.

Apakah aturan yang telah ditandatangani, telah dibaca dengan seksama? Apakah ada pasal-pasal yang memberatkan bagi pelajar maupun orangtua? Apakah dengan pasal yang memberatkan itu, orangtua telah menanyakan secara langsung ke pihak sekolah? Saya kira sedikit sekali orang tua yang membaca tata tertib dengan benar, dan mampu menafsirkan kemana arah aturan itu hendak dilaksanakan. Sama halnya bagi pembaca. Saat Anda hendak memutuskan menjadi member satu  di portal tertentu, biasanya aturan diabaikan. Dengan tergesa Anda akan melakukan klik pada tombol OK. Padahal disanalah ruang main kita. Aturan yang harus dijunjung oleh semua anggota.

Aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Saya percaya pada pepatah cina kuno “semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran”

Manakala guru sudah tidak mampu menangani perilaku pelajar yang kian beringas, disinilah unsur masyarakat menjadi penting sebagai sarana untuk mengatasi setiap problem di masyarakat. Polisi akan bertindak bila kenakalan pelajar sudah menjurus pada wilayah kriminalitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *