Mengadili Sistem

Pembahasan KPK akan terus bergulir mengiringi sang waktu berjalan. Antara penguatan dan pelemahan posisi KPK terus disorot. Tampak kedua kubu saling silang pendapat. Meskipun secara de fakto dan de yure, pimpinan KPK yang baru telah mendapat persetujuan dari DPR. Kubu yang berseberangan akan tetap mengungkit cacat pemilihan pimpinan KPK.

Daya dan upaya akan terus dilakukan dari kubu penolak keberadaan pimpinan KPK yang baru. Salah satu jalur yang ditempuh lewat tangan Presiden. Tapi istana tak bisa berbuat apa-apa, karena merestui 10 calon capim yang telah direstui oleh DPR. Jalan lain yang masih ditempuh dengan menggelar demo ataupun perlawanan nitizen lewat media sosial.

KPK itu awalnya cuma ad hoc. Hanya sekedar komisi. DPR saat itu meloloskan lembaga ini karena tuntutan reformasi. Masyarakat memandang bawa kepolisan dan kejaksaan mandul. Bahkan hingga sekarang.

Dalam sepak terjangnya, KPK memdapat simpati dan apresiasi dari masyarakat karena kinerjanya. Sudah puluhan orang yang menjabat sebagai penyelenggara negara berhasil diciduk dan diadili. Perkara yang disengketakan berhasil dimenangkan KPK secara mayoritas.

Mengapa organisasi semacam KPK yang sudah secara kasat mata berhasil meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi seperti ini, tiba-tiba akan diamputasi kedigdayaannya. Kredibelitas KPK tak diragukan lagi. Kepuasan masyarakat terhadap komisi ini mendapat rating tertinggi, harus berurusan dengan DPR?

Apakah ada yang salah dengan sistem? Apa ada yang keliru dengan sistem perekrutan calon pimpinan KPK? Atau benarkah lembaga anti rusuah ini akan dieliminir dalam sistem ketatanegaraan?

Sistem memiliki sifat antara lain terbuka. Sifat terbuka pada akhirnya akan hinggap kepada siapa saja. Hanya organisasi tertentu yang memiliki sistem tertutup. Karena pada dasarnya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Apalagi yang terkait langsung dengan warga. Gelagat orang yang menciptakan sistem, pasti dapat dibaca orang lain.

Sifat kedua, terbuka. Sebuah sistem pasti terkait dengan sistem lain. Tak ada sistem berdiri sendiri. Sistem dalam lembaga negara membentuk sebuah jaringan. Bila salah satu ada perubahan, pasti berdampak pada sistem yang lain. Harus diakui bahwa sistem sebuah organisasi dalam negara jalannya lamban. Tapi bagaimanapun harus berubah.

Ketiga, saling ketergantungan. Bagian satu dengan yang lain saling memerlukan atau saling ketergantungan. Meskipun masing-masing unit telah diberi kebebasan untuk membuat sistem tersendiri, namun antar unit harus saling menopang, agar sistem sentral dapat berjalan.

Kewajiban dan hak warga harus dipenuhi. Penyelenggara negara dituntut untuk mensuplay kebutuhan warga, dengan membangun sebuah sistem yang terpadu tanpa menimbulkan gejolak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *