Media Sebagai Kontrol Akrobat Politik

Minggu pagi yang cerah, sambil bersendawa di pinggir sawah, saya tak sengaja meng-klik mata najwa di youtube. Secara acak kupilih salah satu segmen “Pemimpin Koboi”. 3 panelisnya : Dahlan Iskan, Mahfudz MD dan Ahok. Dihadiri ratusan mahasiswa Malang dan sekitarnya.

Salah satu pernyataan Mahfudz yang membuat saya tergelitik tentang adanya media sebagai salah satu alat kontrol kehidupan. Karena menurut pandangan beliau, setelah eksekutif dan legislatif yang sudah tidak mampu memberi kenyamanan masyarakat, siapa lagi kalau bukan media? Ini terbukti dengan peristiwa cicak-buaya jilid 2 dan kehebohan rencana pembangunan DPR.

Beruntung saya punya Buku Pintar Kompas 2011. Salah satu isinya, membahas secara kronologis peristiwa rencana pembangunan gedung DPR. Gedung itu sedia kalanya dianggar Rp. 1,3 T (tahun 2008). Dalam perjalanan direvisi menjadi Rp. 777 M, setelah sebelumnya naik dari Rp. 1,3 T ke Rp. 1,8 T (revisi tahun 2010).

Spesifikasi gedung yang dapat menampung 560 orang direncanakan setinggi 36 lantai. Luas secara keseluruhan 156.000 meter persegi. Luas rata-rata per lantainya 278,57 meter persegi. Sehingga rata-rata permeternya menelan biaya 10, 9 juta. Tiap ruang berisi 1 anggota DPR, 5 staf ahli dan 1 asisten pribadi.

Alasan klasik yang timbul dari perdebatan pembangunan gedung DPR, karena gedung yang sekarang dipakai sudah tidak layak. Meskipun kinerja DPR bernilai merah, dan mendapat tantangan dari masyarakat, rencana terus berjalan.

Tahun 2008 Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyusun kerangka acuan kegiatan grand Design kawasan DPR RI. Dalam perjalanan, setelah berkonsultasi dengan ahli dan dengar pendapat, kepastian rencana pembangunan DPR disampaikan oleh ketua DPR RI Marzuki Alie. Rapat konsultasi mendapat perlawanan beberapa fraksi. Partai politik koalisi pendukung pemerintah terpecah menyikapi polemik pembangunan gedung baru. Fraksi PDIP dan dan Gerindra walk out dari sidang.

7 lembaga swadaya masyarakat yakni Transparancy International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) dan Indonesia Budget Center (IBC) menemui pimpinan KPK untuk melaporkan indikasi korupsi dan meminta KPK menghentikan sementara proses pembangunan gedung baru DPR.

Tanggal 7 April 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan  gedung DPR ditunda. Beberapa fraksi DPR juga menolak rencana pembangunan gedung baru meskipun telah dikoreksi menjadi 777 M. FRaksi-fraksi yang menolak antara lain : F PAN, F Gerindra, dan F PDIP.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *