Piagam Madinah dan Kepemimpinan

Konsep penulisan Piagam Madinah lasung dari Nabi Muhammad saw. Piagam Madinah merupakan perjanjian antar masyarakat yang hidup di Madinah (dahulu bernama Yatsrib). Pertikaian antar sukulah yang menyebabkan perjanjian ini lahir. Utamanya Bani ‘Aus dan Bani Khazraj.

Dalam catatan sejarah, ada 4 kelompok besar masyarakat yang menghuni Madinah saat itu, yaitu :

Kaum Muhajirin : kelompok masyarakat Mekkah yang hijrah ke Madinah

Suku Anshar : penduduk pribumi

Yahudi

Masyarakat yang setia mewarisi tradisi nenek moyang

Menurut sosiolog, Piagam Madinah ini lahir prematur. Perjanjian tertulis antar masyarakat yang mendahului kondisi sosial kemasyarakatan menurut ukuran sosiologi. Jikalau Islam tidak datang, apapun sebutan masyarakat saat itu, maka masyarakat di Madinah adalah masyarakat dengan kemampuan tata kelola sosial yang tinggi. Mendahului dari kehidupan masyarakat yang semestinya.

Ada makna apa dibalik perjanjian itu, bila dihubungkan dengan kepemimpinan? Jawabnya pengakuan. Yup…. Pengakuan warga Madinah terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Secara tertulis, terpahat kalimat syahadat yang tertera di awal isi perjanjian. Artinya penduduk mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Muhammad saw adalah utusan Allah.

Dalam perkembangannnya, ternyata piagam Madinah ini dapat diaplikasikan untuk teori organisasi. Salah satu perangkat yang harus ada dalam organisasi yaitu adanya unsur pimpinan. Pimpinan adalah orang yang diangkat secara aklamasi lewat pemilihan tertentu, untuk mengendarai roda organisasi. Pemilihan bisa dapat berupa berbagai macam bentuk. Demokrasi, terpimpin, otoriter, garis keturunan dll.

Ada syarat, bila masyarakat menghendaki menggunakan pemilihan secara demokrasi. Yaitu pendewasaan masyarakat secara terus menerus. Ada hak orang lain dalam lingkungan kita, ada keinginan orang lain yang mesti kita hargai. Beberapa kali kita mengadakan pemilu atau pemilukada, mengajarkan bahwa ternyata ada orang lain yang menghendaki, menyukai, pilihan mereka.

Surat keberatan FPI atas posisi wakil gubernur terpilih DKI Jakarta dalam jabatannya sebagai ketua pelaksana panitia keagamaan patut kita apresiasikan. Setidaknya FPI telah melalui jalur yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku, membuat surat tertulis yang ditujukan kepada DPRD setempat. Tidak turun ke jalan.

Apabila pemilihan pimpinan berdasarkan otoritas, juga ada aturan-aturan yang berlaku. Pimpinan dipilih setelah mempertimbangkan track record dan kompetensi yang telah dijalani dalam kurun waktu tertentu. Pemilihan dilakukan oleh atasan langsung.

Beda kondisi, beda cara pemilihan pimpinan. Namun semangat Piagam Madinah menjadi rujukan dalam bermasyarakat. Mengangkat pimpinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *