Menggaet Pajak

sumber gambar : lahiya.com

sumber gambar : lahiya.com

Akhir bulan November sampai awal bulan Desember tahun ini, Pemerintah Kabupaten Klaten memberi peluang dan keringanan bagi warganya yang memiliki kendaraan plat non Klaten dan punya itikad akan berpindah ke Klaten akan diberi kebebasan tidak membayar mahar perpindahan. Kebijakan ini diputuskan bulan asal latah ilit kebijakan Pemerintah pusat. Bukan kebijakan turunan, dimana Presiden Jokowi gencar memasyarakatkan agar pajak harus dibayar oleh setiap warga negara yang memiliki kewajiban pajak.

Mengapa kebijakan keringan transfer kendaraan digulirkan agar masyarakat bisa menikmati program ini? Dasar pemikirannya sebenarnya sederhana. Ada berapa puluh pemilik kendaraan roda 4 atau lebih tapi berplat non Klaten? Ada berapa ratus kendaraan roda 2 yang bernomor non Klaten? Padahal mereka hidup di wilayah Klaten. Mereka minikmati fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Klaten. Tetapi tidak membayar pajak di Klaten. Secara material Pemerintah dan warga Klaten merasa rugi. Sehingga kebijakan ini diambil oleh pemerintah setempat.

Ada keberanian yang cukup fundamental yang meliputi psikologis dan administratif. Dengan berpindahnya nomor kendaraan ke Klaten diharapkan wajib pajak akan meningkat. Bila penerimaan pajak dari warga meningkat, otomatis pembangunan akan bergulir secara terus menerus.

Apakah kebijakan ini diterima sepenuh hati oleh warganya? Belum tentu. Mungkin ada trauma masal yang diidap oleh masyarakat. Mereka punya pemikiran bahwa hasil pajak tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ini adalah gejala umum. Dimanapun sama. Beberapa oknum di instansi pajak malah terkena kasus penyalah gunaan jabatan. Inilah yang membuat warga merasa ogah membayar pakak, terutama kendaraan bermotor.

Kedua, daya serap uang pembangunan di Kabupaten Klaten cukup rendah. Apalagi dibarengi isu perihal kebijakan yang mengikut sertakan kroni keluarga. Bisa jadi tren ini gejala umum. Namun apakah harus ditiru model-model yang seperti ini? Bukankah setiap pejabat pada saat dilantik akan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyaakat untuk berpartisipasi aktif?

Saya teringat beberapa tahun yang lalu, sebuah suray kabar mewartakan bahwa Kabupaten Klaten termasuk salah satu pemerintahan yang menggunakan anggaran paling besar untuk pos gaji pegawai negeri. Bahkan sampai hampir 70%. Mudah-mudahan proporsionalnya telah menyusut diberengi dengan tingkat kinerja abdi negara yamg profesional. Andai asumsi ini benar, penulis yakin bahwa pemilik kendaraan bermotor tidak akan gamang lagi untuk membayar pajaknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *