Pancasila : Proporsi yang Berkeadilan

sumber gambar : economy.okezone.com

sumber gambar : economy.okezone.com

Sejak menjelang pilkada DKI sampai sekarang status warga Negara masih juga dipertanyakan oleh nitizen. Ahoker atau Aniser. Mereka mengklaim dirinya menjadi posisi dua kutub yang saling berlawanan. Dikira Indonesia Cuma DKI saja. Satu kelompok menyebut dirinya cinta (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sementara di lain pihak lebih mencintai Daulah Islamiyah. Meskipun keduanya sebenarnya bukan isyu yang menarik, dan sangat kuno. Ketinggalan jaman.

Pancasila, semenjak ditetapkan sebagai dasar Negara telah mengalami berbagai macam cobaan untuk dijungkalkan. Namun Negara dan warganya yang solid, yang menginginkan Indonesia berdiri, masih tetap menjadi penyangga utama agar Pancasila tidak tumbang. Kelompok kiri maupun kanan tak mampu meruntuhkan. Isyu keagamaan, kesukuan terbukti tidak mampu menggerogoti ketegaran Pancasila.

Indonesia (meskipun belum terbentuk Negara saat itu) patut bersyukur memiliki Empu Prapanca. Seorang penulis dan penyair istana Majapahit. Beliau menulis tentang konsep kehidupan bermasyarakat dalam bukunya Negarakertagama, suatu catatan sejarah tentang kerajaan Hindi Majapahit (1296 – 1478 M). Dalam buku tersebut dimunculkan kata Pancasila. Dalam Bahasa sansekerta berarti lima batu karang atau lima prinsip moral.

Awal mula Prapanca menuliskan pancasila, bermula dari seorang patih Gajah Mada yang mengucapkan sumpahnya akan menyatukan wilayah-wilayah dibawah kekuasaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk menyambut baik itikad sang patih. Namun Hayam Wuruk harus mengakui bahwa setiap manusia memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda. Raja memiliki perhatian yang sangat besar terhadap rakyatnya. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan pada setiap orang. Tak heran bila tampuk kekuasaan Nusantara, melebihi dari Negara Indonesia.

Warisan pancasila dan nilai-nilai dasar kemanusiaan, kemudian digali oleh tokoh-tokoh bangsa yang dikomando oleh Soekarno. Muhammad Yamin seorang pembela Pancasila, bukan persoalan yang mudah untuk meletakkan Pancasila sebagai dasar Negara. Rangkaian Ketuhanan yang Maha Esa, memiliki perjalanan yang pelik dan berliku. Perdebatan sila pertama ini memang menguras tenaga yang berkepanjangan. Indonesia bukan hanya dihuni oleh agama tertentu, bukan hanya suku tertentu. Sila pertama sebagai sebuah konsep berketuhanan harus mencakup semua warganya. Oleh karenanya, sila pertama bisa dikatakan sumbangan umat Islam untuk Indonesia dengan mengganti kalimat “Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Isyu lebih cinta NKRI atau bukan, lebih cinta Pancasila atau bukan, bukanlah isyu yang menarik saat ini. Oleh para pakar tata Negara, isyu tersebut sudah layu. Saat ini justru yang menarik bagaimana bangsa ini bisa menjalankan keadilan. Kata keadilan masih sangat mahal untuk dibahas dan direalisasikan. Esensi keadilan bukan hanya pemerataan ekonomi semata. Keadilan yang utama saat ini adalah keadilan dalam rasa aman, rasa tenteram, rasa memiliki kue pembangunan, merasa memiliki Negara sehingga bisa akses mendapatkan informasi yang benar tanpa dihalangi.

Ternyata menuju alam demokrasi, semua lorong harus dibuka. Demokrasi modern terbuka pintu dari dalam maupun luar. Semakin terbuka lebar yang bisa diakses, maka semakin berimbang informasi yang diperoleh. Namun jangan lupa proporsional tetap harus dikedepankan. Bagimanapun juga pribumi tetaplah mendapat porsi yang utama. Jangan sampai demokrasi disegala bidang menutup rasa kebangsaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *