Sri Hartini tak Sendirian

sumber gambar : news.liputan6.com

sumber gambar : news.liputan6.com

Bupati Klaten Sri Hartini yang sekarang dalam masa menghadapi pengadilan tipikor tak sendirian. Masih banyak kolega yang bernasib sama. Sama jabatannya, sama nasibnya. Beliau didakwa atas dasar penyalahgunaan jabatan sebagai seorang nomor satu di Kabupaten Klaten. Bermain-main dengan kewenangan yang ia sandang, mengakibatkan terkena oparasi tangkap tangan oleh komisi anti rusuah.

Dalam keterangan di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai Afni Carolina, Nina memberikan pengakuan yang menghebohkan. Perempuan yang juga menjadi ajudan Sri Hartini saat terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten itu mengaku suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten merupakan hal yang biasa.

Sri Hartini tidak sendirian. Menurut Swart KW, penjualan kursi penguasa sebagai kebijakan sistematik dipicu oleh motivasi raja terkait dengan pertimbangan politik untuk mencegah favoritisme dalam lingkaran oligarki dan kemunculan penguasa korup di wilayah-wilayah yang dikuasai. Jual beli kekuasaan ditengarai sudah ada sejak abad pertengahan, di kota-kota Prancis dan negara-negara Nordic. Negara-negara Nordik menempati wilayah di Eropa Timur dan Atlantik Utara. Negara yang merupakan nordik adalah : Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia.

Jual-beli jabatan dalam sebuah sistem pemerintahan, entah yang berbentuk kerajaan, republik ataupun bentuk lainnya, akan selalu ada. Karena bukan hanya persoalan uang, tapi juga pengaruh. Pada khirnya akan muncul keuntungan komersialyang didapat sebagai jabatan publik, sehingga “kembalinya modal” menjadi tujuan para pejabat publik baru yang meraih posisinya lewat mekanisme jual-beli.

Penjualan jabatan publik tanpa mempertimbangkan kemampuan memimpin dan rasa keadilan mengakibatkan revolusi dan mengubah sistem pemerintahan di Prancis dari sristokrat menjadi lebih birokratis. Kini Prancis menjadi republik yang dipimpin seorang Presiden.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, birokrasi bukan satu-satunya celah terjadinya praktik jual beli jabatan. Faktor utama terjadinya modus korupsi tersebut adalah kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah. Birokrasi hanya sebagai alat atau eksekutor dari keputusan yang dibuat oleh pejabat tinggi, atau kepala daerah. Dalam konteks jual beli jabatan, bawahan memang dipaksa oleh kepala daerah untuk membeli jabatan.

Bagimana cara mencegahnya? Salah satunya dengan membentuk KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Tugas KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Menurut Waluyo, yang terpenting adalah perubahan dalam sistem rekrutmen pegawai dan pejabat di lingkungan pemda. Misalnya, penggunaan lelang jabatan atau pemilihan menggunakan panitia seleksi yang independent. Kemudian, proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka. Misalnya, syarat administrasi, uji kelayakan dan proses wawancara dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat.

 

sumber bacaan

  1. Buku : Pola dan Akar Korupsi karya Etty Indriati
  2. http://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/08474181/menutup.celah.jual.beli.jabatan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *