Menunggu Realita Nawa Cita (1)

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terpilih secara resmi menjadi Presdien dan Wakil Presiden RI. Mereka berdua, dalam masa kampanyenya merancang sembilan agenda prioritas, yang lebih dikenal dengan Nawa Cita. Program ini menawarkan prioritas perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Tentu saat ini tidak salah bila 9 program itu kita tagih dengan cara mencicil. Program apa yang telah dilaksanakan.
Bidang pendidikan, seperti dalam agendanya menempati prioritas ke-5, yaitu : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
Dari program kerja yang ditawarkan dalam segmen pendidikan, saya memperoleh bocoran hasil presentasi Dirjen Pendidikan Dasar dan Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI, Didik Suhardi, Ph. D. Karena luasnya cakupan presentasi itu, saya nukilkan saja beberapa bagian yang terkait dengan revolusi karakter bangsa.
Ada 3 bagian pokok dalam membangun karakter bangsa lewat pendidikan, yaitu :
Membangun pendidikan kewarganegaraan. PKn, atau Pendidikan Kewarganegaraan boleh dibilang belum menunjukkan perubahan yang konstruktif. Materi dan muatan yang terknadung dalam pelajaran PKn masih mirip dengan PMP (Pendidikan Moral Pancasila), produk orde baru. Sekuel PMP bahkan pernah menghebohkan dengan sebuah kalimat kecil yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Seketika masyarakat heboh, terutama yang beragama Islam. Demikian pula materi yang terkandung dalam kurikulum, masih mengandalkan teksbook, meminimalisir amalan.
Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Model ini hendak dibongkar melalui kurikulum 2013. Dengan sejuta harapan, kurikulum 13 (kurtilas) meluncur tanpa masa percobaan yang memadai. Akibatnya banyak sekolah yang kelimpungan. Belum siap secara SDM maupun sarana yang dikehendaki kurtilas. Prahara 13 sempat mereda ketika Mendikbud memerintahkan agar kurtilas hanya diberikan kepada sekolah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Sebenarnya kurtilas itu mendukung tentang hak dan karakter seorang siswa, tanpa mengurangi arti pemberian materi pendidikan secara utuh. Karena kurtilas mengedepankan karakter seseorang dalam menemukan, memproses sampai pada mempublikasikan.
Jaminan hidup yang memadai bagi guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Lagu lama yang tak pernah usai diselesaikan. Pendidikan pinggiran atau daerah terpencil belum pernah diselesaikan secara tuntas. Sehingga yang muncil hanya wacana. Belaka.
Disamping 3 prioritas program di atas, ada beberapa prioritas yang hendak diselesaikan oleh pemerintah seperti :
1. Kurikulum disempurnakan
2. Ujian Nasional diperbaiki
3. 206.200 guru non PNS diberi tunjangan profesi
4. 62.500 guru di daerah perbatasan/pedalaman diberi tujunag khusus
5. 94.500 guru non PNS diberi tunjuangan fungsional.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.