Mengadili Sistem

Pembahasan KPK akan terus bergulir mengiringi sang waktu berjalan. Antara penguatan dan pelemahan posisi KPK terus disorot. Tampak kedua kubu saling silang pendapat. Meskipun secara de fakto dan de yure, pimpinan KPK yang baru telah mendapat persetujuan dari DPR. Kubu yang berseberangan akan tetap mengungkit cacat pemilihan pimpinan KPK.

Daya dan upaya akan terus dilakukan dari kubu penolak keberadaan pimpinan KPK yang baru. Salah satu jalur yang ditempuh lewat tangan Presiden. Tapi istana tak bisa berbuat apa-apa, karena merestui 10 calon capim yang telah direstui oleh DPR. Jalan lain yang masih ditempuh dengan menggelar demo ataupun perlawanan nitizen lewat media sosial.

KPK itu awalnya cuma ad hoc. Hanya sekedar komisi. DPR saat itu meloloskan lembaga ini karena tuntutan reformasi. Masyarakat memandang bawa kepolisan dan kejaksaan mandul. Bahkan hingga sekarang.

» Read more

Media Sebagai Kontrol Akrobat Politik

Minggu pagi yang cerah, sambil bersendawa di pinggir sawah, saya tak sengaja meng-klik mata najwa di youtube. Secara acak kupilih salah satu segmen “Pemimpin Koboi”. 3 panelisnya : Dahlan Iskan, Mahfudz MD dan Ahok. Dihadiri ratusan mahasiswa Malang dan sekitarnya.

Salah satu pernyataan Mahfudz yang membuat saya tergelitik tentang adanya media sebagai salah satu alat kontrol kehidupan. Karena menurut pandangan beliau, setelah eksekutif dan legislatif yang sudah tidak mampu memberi kenyamanan masyarakat, siapa lagi kalau bukan media? Ini terbukti dengan peristiwa cicak-buaya jilid 2 dan kehebohan rencana pembangunan DPR.

Beruntung saya punya Buku Pintar Kompas 2011. Salah satu isinya, membahas secara kronologis peristiwa rencana pembangunan gedung DPR. Gedung itu sedia kalanya dianggar Rp. 1,3 T (tahun 2008). Dalam perjalanan direvisi menjadi Rp. 777 M, setelah sebelumnya naik dari Rp. 1,3 T ke Rp. 1,8 T (revisi tahun 2010).

» Read more