Manajemen Partisipasi

Saat ini, kebutuhan peningkatan kualitas dalam segala lini kehidupan semakin kuat dirasakan. Tuntutan adanya kompetisi tak bisa dihindari. Idealnya, semua tuntutan-tuntutan itu terpenuhi oleh para ‘decision maker’  suatu institusi manajemen. Namun tentunya, alasan kesediaan sumber daya menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutuskan suatu kebijakan. Kebutuhan fisial juga tak terelakkan. SDM dan finansial seakan melekat jadi satu kesatuan.

Keterbatasan SDM tentu bukanlah berarti mematikan kemauan akan perubahan dan perbaikan. Di sinilah justru muncul tantangan untuk mencari alternatif solusi secara kreatif yang “feasibel” sesuai dengan kapasitas internal yang ada. Tidak ada perkecualian manakala berbicara masa depan.

Kecerdasan mengidentifikasi dan memilah masalah di dalam kelembagaan merupakan langkah awal yang baik dalam proses merumuskan solusi tersebut. Namun dewasa ini, dengan kompleksitas peran-peran yang ada, membuat para ‘decision maker’  kesulitan untuk mengakomodasi semua kebutuhan yang ada. Semua pilihan ditemui baik semua, atau tidak baik semua. Memilih prioritas menjadi keharusan.

Manajemen partisipasi memberikan gagasan untuk melakukan “decision power share” hingga level keputusan tertentu. Di sini level manajemen terbawah dari suatu institusi sekalipun akan merasa terpuaskan karena pelibatannya dalam pengambilan kebijakan di institusi di berada. Dengan menempatkan partisipasi elemen-eleman institusi yang ada dalam pengambilan kebijakan, akan memberikan solusi untuk meningkatkan kecerdasan mengidentifikasi masalah. Sisi positif lainnya adalah dengan meningkatnya rasa kepemilikan atas institusi tersebut sehingga akan berimbas kepada meningkatnya loyalitas dan etos kerja.

Masalah yang timbul dari model manajemen ini adalah sulitnya meraih partisipasi ( dalam hal ini, lembaga legislatif biasanya menamakannya aspirasi) jika institusi tersebut terdiri dari elemen-elemen yang jumlahnya cukup banyak dan beragam. Alih-alih menemukan solusi, yang ada justru sebuah “keliaran demokrasi” yang potensial menciptakan konflik.

Model manajemen partisipasi representatif memberikan gagasan untuk melakukan “decision power share” melalui pelibatan wakil-wakil yang dipilih dari setiap elemen yang ada dalam institusinya.