Psiko-Hirarkhis dan Psiko-Politis

Buntut kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, terus menyebar dan mungkin tak berujung. Berita yang terkesan dipolitisir terus mewarnai jagat internet, khususnya di ranah media sosial. Sampai kapan informasi ini akan finish? tak ada yang dapat memprediksi. Tak kurang Menkopolkam Mahfud MD, juga menambah teka teki kapan akan berakhir.

Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan, “Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya tatanan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari para purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, juga BNPT, saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya. Tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan.”

Menurut Susno Duadji, mantan Kabarekrim Polri sebenarnya kasusnya sederhana. Polsek saja dapat menangani. Menjadi tidak sederhana, manakala ditemukan kejanggalan. Apalagi peristiwa ini melibatkan personal Polri, yang semestinya menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Oleh karenanya, Mahfud MD maupun Susno Duadji, sepakat ada beban Psiko-Hirarkhis dan Psiko-Politis.

Merunut teori Maslow tentang motivasi atau kebutuhan manusia, terbagi menjadi lima tingkatan. Mulai dari kebutuhan dasar (fisiologis) sampai kebutuhan paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Orang berbuat sesuatu pasti ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Saat lapar, maka ia akan membutuhkan makanan. Manakala merasa kesendirian, ia butuh kasih sayang atau cinta. 

Peristiwa tembak menembak yang berakhir dengan terbunuhnya Brigadir J, oleh (informasi sementara) Bharada E, karena keamanan. Masing-masing menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas yang diemban mereka. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Mahfud MD maupun Susno Duadji. 

Secara Psiko-Politis, inilah mungkin yang menjadikan jaringan semakin “ruwet” dan saling meniadakan. Karena peristiwa ini yang akan menjadikan citra Polri, tetap berwibawa atau terpuruk. Keterlibatan Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, bukanlah jabatan sembarangan. Bahkan Ferdy Sambo ditunjuk langsung oleh Kapolri Listyo Sigit. Sehingga muapan politisnya semakin kental. 

Apapun hasilnya, masyarakat mengingkan informasi yang sesungguhnya. Adil dan jujur. Polri bukanlah milik lembaga tertentu, Polri adalah milik masyarakat, sebagai pengayom agar kehidupan masyarakat aman dan damai.